Posted By: Redaksi
Zona Rafflesia.com,Bengkulu Utara – Polemik di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara terus bergulir tanpa ada penyelesaian yang jelas. Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, mulai dari perjalanan dinas fiktif (SPPD fiktif), Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang belum tertutupi, hingga ketidakjelasan GU Nihil tahun 2024, hingga semakin menegaskan adanya permasalahan serius dalam manajemen keuangan lembaga tersebut.
Kondisi ini memicu kekecewaan publik dan desakan agar Sekwan DPRD Bengkulu Utara segera mundur jika tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Pasalnya, permasalahan yang berulang dan tak kunjung terselesaikan bukan hanya mencoreng kredibilitas lembaga legislatif, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan daerah dalam skala yang lebih besar.
Beberapa pihak menilai bahwa ketidakmampuan Sekwan dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel menjadi faktor utama dari berbagai permasalahan yang terjadi. Jika perencanaan anggaran dan mekanisme pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik, maka kasus-kasus seperti ini seharusnya tidak muncul berulang kali.
“Setiap tahun, permasalahan di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara terus saja muncul tanpa ada penyelesaian konkret. Jika seorang pejabat tidak mampu menyelesaikan persoalan yang ada dan justru membiarkan masalah semakin besar, maka lebih baik ia mundur,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti dugaan permasalahan keuangan di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara. Jika benar ada penyimpangan yang merugikan keuangan daerah, maka harus ada tindakan hukum yang tegas agar tidak menjadi preseden buruk di masa mendatang.
( Zorro ).
