Posted By : Redaksi
Zona Rafflesia.com, Bengkulu – Tekanan terhadap aparat penegak hukum terus meningkat menyusul lambannya pengungkapan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Komunitas Masyarakat untuk Anti Korupsi (KOMINIKASI) memastikan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara, pada Jumat, 11 April 2025.
Aksi ini disebut sebagai bentuk kekecewaan publik atas penanganan perkara yang diduga merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah namun tak kunjung dituntaskan.
Tak hanya di tingkat kabupaten, tekanan publik juga mulai merambah ke tingkat provinsi. LSM PEKAT bersama aktivis lintas organisasi se-Provinsi Bengkulu juga akan menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dalam waktu dekat.
“Ini baru permulaan. Jika Kejati tetap bungkam, kami akan lanjutkan aksi ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta. Jangan remehkan suara rakyat,” tegas Ishak Burmansyah, perwakilan LSM PEKAT.
Aksi gabungan ini tak hanya menyoroti kasus SPPD fiktif di Setwan DPRD Bengkulu Utara, tetapi juga mempertanyakan kelanjutan sejumlah laporan dugaan korupsi lainnya yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan.
“Rakyat menuntut keadilan, bukan sandiwara hukum. Jangan hanya menebas pelaku kecil sementara otak di balik korupsi justru dilindungi,” tegas Deno Andeska Marlandone, Koordinator KOMINIKASI.
Koalisi ini menilai lambatnya proses hukum justru menguatkan dugaan adanya upaya perlindungan terhadap aktor-aktor besar di balik skandal ini. Mereka mendesak agar aparat penegak hukum menetapkan aktor intelektual dan menindak semua pihak terlibat tanpa pandang bulu.
“Bongkar tuntas praktik korupsi berjamaah. Usut dari akar hingga ke pucuknya!” pungkas Deno. ( ZR ).
