Posted By:Redaksi
Zona Raflesia.com – Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Bengkulu Utara kini menjadi sorotan publik setelah Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM), memberikan pernyataan yang dinilai kontradiktif di dua media berbeda.
Dalam sebuah wawancara yang dikutip oleh Harian Rakyat Online, Kepala BKSDM kabupaten Bengkulu Utara Sarifah Inayati. menyatakan bahwa pelantikan hasil JPTP memerlukan persetujuan dari bupati terpilih. Namun, pernyataan tersebut menjadi bahan perdebatan ketika di media lain, (Garuda Citizen), ia secara tegas membantah bahwa pelantikan hasil JPTP tidak melalui persetujuan bupati terpilih.
Kontradiksi ini tidak hanya membingungkan publik, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius terkait konsistensi kebijakan dan sikap pemerintah daerah. Di tengah transisi kepemimpinan, isu ini menjadi semakin sensitif, mengingat proses seleksi JPTP berhubungan langsung dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
ikut menanggapi Masyarakat dan pengamat politik Syapriyanto Daud S.Sos menyerukan pentingnya transparansi dalam setiap tahap seleksi dan pelantikan pejabat, terlebih pada masa-masa yang krusial seperti pergantian kepemimpinan. “Dalam situasi ini, kejelasan informasi dari pihak terkait sangat diperlukan untuk menghindari polemik yang berlarut-larut serta menjaga kredibilitas institusi pemerintahan,”ucapnya.
“Pernyataan berbeda yang muncul di dua media ini menjadi cerminan betapa vitalnya peran komunikasi yang jelas dan konsisten dari para pemangku kebijakan. Kini, publik menantikan klarifikasi resmi dari Kepala BKSDM untuk mengurai simpang siur yang terjadi sekaligus menegaskan arah kebijakan seleksi JPTP di Bengkulu Utara,” pungkasnya.
( Zorro)
