Posted By Redaksi
Zona Raflesia.com — Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan pihak pelaksana pembangunan Pasar Purwodadi Arga Makmur, yakni PT Urban Burniat. RDP yang digelar pada Selasa, 11 Maret 2025 ini dilaksanakan sebagai respon atas keluhan masyarakat terkait dampak sistem irigasi yang bermasalah saat musim hujan.
RDP dipimpin oleh Ketua Komisi III, Edi Putra, S.IP, didampingi Sekretaris Komisi Doni Asikin dan anggota komisi lainnya. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas PUPR, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta manajemen PT Urban Burniat selaku pengembang.
Permasalahan utama yang dibahas adalah persoalan irigasi yang dinilai kurang memadai dan menyebabkan genangan air yang mengganggu aktivitas warga sekitar saat terjadi hujan deras. Hal ini menjadi sorotan karena Pasar Purwodadi yang sedang dibangun merupakan proyek strategis daerah yang digadang-gadang menjadi ikon pasar tradisional modern di Bengkulu Utara.
“Pasar ini adalah harapan masyarakat, pusat perputaran ekonomi yang harusnya memberikan manfaat, bukan menimbulkan masalah baru. Kami minta pemerintah daerah dan pelaksana proyek serius menangani persoalan irigasi ini sebelum pasar resmi difungsikan,” tegas Edi Putra dalam rapat.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD melalui Komisi III akan terus melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pembangunan dan menekankan pentingnya sinergi antara OPD teknis dan pihak pengembang dalam mencari solusi cepat dan tepat.
“Kami berharap ini segera ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat yang sudah menunggu manfaat pasar justru terdampak secara negatif. Pemerintah dan pelaksana harus hadir memberi solusi,” tambahnya.
Pihak OPD dan pelaksana proyek dalam rapat menyatakan komitmen untuk meninjau ulang sistem drainase dan memperbaiki titik-titik rawan genangan. Evaluasi teknis dijanjikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
RDP ini menjadi bukti bahwa fungsi pengawasan DPRD berjalan aktif, khususnya dalam mengawal proyek-proyek strategis yang berdampak langsung terhadap kepentingan publik.
