

Posted By Redaksi
Zona Raflesia.com – Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Parmin, S.IP., menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dengan menghadiri agenda penting Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Agenda tersebut tak lain adalah Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang digelar bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Selasa, 11 Februari 2025.
Acara yang berlangsung di Ruang Command Center Sekretariat Daerah ini menjadi momentum strategis dalam mengawali proses audit keuangan yang akan menentukan seberapa transparan dan bertanggung jawabnya pengelolaan dana publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
Hadir dalam agenda tersebut, Bupati Bengkulu Utara Ir. Mian, didampingi oleh Wakil Bupati Bapak Arie Septia Adinata, SE., MAP., serta Sekretaris Daerah Bapak Fitriansyah, S.STP. Seluruh jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para asisten, dan tokoh-tokoh penting dalam birokrasi daerah turut ambil bagian dalam forum penuh integritas ini.
Dari pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, kehadiran langsung Dr. Eliyan Susanti dan Bapak David Nelson Cristoper Sitompul menandai keseriusan lembaga negara tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal utama keuangan negara.
“Entry meeting ini bukan hanya formalitas, tetapi titik awal untuk menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Bengkulu Utara terbuka untuk diperiksa dan dinilai,” ujar Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, S.IP., saat ditemui usai acara. “Kami dari legislatif tentu akan terus mengawal proses ini agar hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya,” tambahnya dengan nada tegas.
Sementara itu, Bupati Ir. Mian menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjaga kepercayaan publik. “Kami siap bekerja sama penuh dengan BPK. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini soal amanah dan integritas,” ucapnya di hadapan peserta forum.
Agenda ini bukan sekadar seremoni pembuka pemeriksaan, melainkan pijakan awal dari proses panjang yang akan menguji seberapa konsisten prinsip transparansi dan akuntabilitas dijunjung dalam roda pemerintahan daerah. Dalam pertemuan itu, semangat kolaboratif antara eksekutif, legislatif, dan lembaga pemeriksa menjadi tonggak penting menuju tata kelola keuangan yang lebih baik di Bengkulu Utara. ( ADV).
