Posted By:Redaksi
Zona Raflesia.com,Bengkulu Utara – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, penanganan sejumlah kasus yang melibatkan dugaan korupsi dan penyimpangan anggaran tampak berjalan lambat, bahkan terkesan mandek. Kondisi ini menimbulkan spekulasi di masyarakat bahwa Kejari Bengkulu Utara melempem dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kasus dugaan korupsi yang diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada sekretariat DPRD kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023. Hingga saat ini, kelanjutan kasus tersebut masih belum jelas. laporan yang dilimpahkan ke Kejari tampaknya belum ditindaklanjuti secara signifikan, menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat.
“Masyarakat butuh kepastian hukum. Kalau kasus-kasus besar ini dibiarkan berlarut-larut, kepercayaan publik terhadap institusi hukum bisa semakin terkikis,” ujar salah satu tokoh masyarakat
Kritik keras juga dilontarkan oleh sejumlah aktivis dan LSM. Mereka menilai bahwa Kejari Bengkulu Utara kurang memiliki komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus penting. Bahkan, transparansi dalam penanganan kasus pun dianggap minim, sehingga masyarakat tidak tahu sejauh mana proses hukum berjalan.
“Harusnya kejaksaan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Tapi kalau sudah seperti ini, bagaimana masyarakat bisa berharap?” tegas seorang aktivis. Ishak Burmansyah.
Tidak sedikit pula yang menduga adanya tekanan atau konflik kepentingan yang membuat penanganan kasus tertentu menjadi lambat. Beberapa pihak bahkan mempertanyakan independensi Kejari dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan pejabat daerah atau pihak-pihak berpengaruh.
“Jika ada tekanan dari pihak tertentu, Kejari harus berani bersikap tegas. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” tambahnya.
Masyarakat Bengkulu Utara berharap Kejari segera menunjukkan keberanian dan profesionalismenya dalam menangani kasus-kasus besar. Langkah konkret dan transparansi dalam proses hukum adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik.
“Kami hanya ingin hukum ditegakkan dengan adil. Jangan ada istilah melempem, apalagi dalam penanganan korupsi. Ini menyangkut uang rakyat,” tegas Burmansyah.
Masyarakat pun menanti langkah nyata dari institusi penegak hukum ini agar tidak semakin terpuruk di mata publik. ( Zorro ).
